Jumat, 17 Februari 2017

7 UNSUR KEBUDAYAAN SUKU NIAS



7 Unsur Kebudayaan SUKU NIAS

1. Sistem Pengetahuan
Sistem Pengetahuan yang dimiliki suku Nias sudah cukup berkembang.
Diantaranya mereka mengetahui akan kesadaran waktu di dalam kehidupan. Suku Nias juga memiliki ahli astrologi yang dikenal sebagai orang Boronadu atau Sibihasa. Orang ini memberikan keterangan musim tanam atau tunai telah tiba dalam pertanian. Waktu dalam suku bangsa Nias di kenal sebagai suatu pengertian yang ada hubunganya dengan bintang tertentu yang disebut madala. Madala selain menunjukkan nama bintang, juga memberikan pengertian tentang pembagian waktu. Madala fajar menunjukkan waktu fajar menyingsing, madala laluwo menunjukkan waktu tengah hari, dan madala tanobi menunjukkan waktu matahari tenggelam. Waktu dalam hari dalam hari dihubungkan dengan posisi peredaran matahari. Ahulo menunjukkan waktu matahari terbit. Laluo menunjukkan waktu matahari tepat diatas (siang hari), Mamoka dodoga’i menunjukkan waktu kulit jantung pisang terkelupas (kira – kira pukul 02.00 sampai pukul 03.00 siang hari). Moliriri atau molili rago menunjukkan waktu sore ketika binatang tonggeret berbunyi. Tano Owi yang menunjukkan waktu menjelang malam atau petang hari. Mereka juga menggunakan pengetahuan waktu dalam perkembangan untuk mempermudah hidup. Diantaranya pada bidang pertanian yaitu untuk mengetahui musim tanam dan panen. Ketika musim tanam padi di tandai apabila bintang madala sifelejara tepat di tengah bumi pada waktu malam hari, dan apabila kedudukannya berada di tempat matahari terbit, hal itu menunjukkan bahwa musim menuai telah tiba. Selain mengetahui pentingnya kesadaran akan waktu, orang Nias juga memiliki pengetahuan mengenai pengecoran perunggu, pandai emas, seni pahat batu dan ukiran kayu juga telah dimiliki orang Nias sejak lama yang diwariskan secara turun temurun. Selain itu orang Nias juga menyadari akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Menurut data yang diperoleh Jumlah anak yang bersekolah di beberapa kecamatan di Nias mencapai sekitar 396 orang atau sekitar 70% dari usia sekolah.
2. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi
Orang Nias yang berkebudayaan megalitik sudah mengenal teknologi mengenai pertukangan logam sejak zaman prasejarah. Misalnya, pandai membuat jenis-jenis pedang dan golok perang yang disebut seno gari dan telogu. Dari segi ketajaman, keampuahan, dan keindahan bentuk, senjata-senjata tajam buatan Nias tidak kalah dengan mandau yang dibuat oleh Dayak. Orang Nias juga memiliki keahlian dan keterlampilan dalam seni membangun pemukiman, seni ukir, dan seni tari sangat khas. Keahlian orang Nias yang khas ini diwariskan secara turun temurun sehingga keasliannya masih dapat dipertakankan. Namun adanya pergeseran niali akibat pengaruh budaya luan membuat keakhlian khas yang dimiliki orang Nias tidak begitu berkembang terutama dalam seni membuat perkakas atau ornament-ornamen dalam keperluan rumah tangga. Industri yang berkembang di Nias berupa kerajinan rumah seperti : kerajinan anyaman, topi, tikar, karung dan bagian-bagian ornament untuk bagian-bagian rumah. Industri lainnya berupa industri perkakas logam seperti pedang, tombak, golok dan cangkul. Rumah adat Omo Hada Pkaian adat tradisoional Pakaian adat pernikahan
3. Sistem bahasa
Bahasa Nias termasuk dalam rumpun bahasa Melayu – Polinesia tetapi
agak berbeda dengan bahasa Nusantara lainnya, karena sifatnya yang vocal yaitu tidak mengenal konsonan di tengah maupun di akhir kata. Bahasa Nias mempunyai huruf bunyi tunggal (vokal) yang khas yaitu yang bunyinya hampir sama dengan e pepet atau eu dalam bahasa sunda. Berdasarkan analisis, di identifikasi bahwa bahasa Nias hanya berjumlah 20, yakni: b, d, f, g, h, k, l, m, mb, n, ndr, r, rn, s, t, w, bw, x, y, z. Logat dan intonasi bunyi bahasa Nias berbeda–beda yaitu karena memiliki dua logat, antara lain logat Nias Utara dan Nias Selatan atau Tello. Logat pertama dipergunakan di Nias bagian utara, timur, dan barat yang menggunakan pengaruh logat bahasa Nias Utara antara lain di daerah pedalaman dan daerah pantai memiliki cirri khas. Logat yang kedua di Nias bagian tengah, selatan dan Kepulauan Batu yang mendapat mengaruh bahasa logat Nias bagian Selatan yaitu di daerah pedalaman dengan intonasi yang lebih tegas dan penekanan bunyi konsonan lebih sering. Penggunaan imbuhan berupa awalan, akhiran dan sisipan terbatas. penggunaan morfologi lebih banyak terjadi karena ada perubahan bunyi secara sintaksis bukan sematik. Bahasa Nias tidak mengenal hirarki atau lapis penggunaan bahasa seperti yang terjadi dalam bahasa Jawa atau Sunda. Bahasa Nias tidak mengenal tulisan. Sastra, terdapat dalam sastra lisan yang secara turun temurun berupa dongeng-dongeng dan cerita-cerita rakyat. Namun walupun begitu orang Nias diakui sebagai para penyair ulung dan sangat perspektif terhadap lingkungan alam.
Contoh bahasa Nias – Indonesia :
• Kata Benda :
- bada gahe = sepatu - dadaoma = tempat duduk
- tori-tori = kipas - bato = tempat tidur
- faku = cangkul - ana’a = emas
- ambala = selimut - batere = baterai
- embe = ember - diala = jala
• Kata Sifat :
- aila = malu - ewawa = kecewa
- onekhe = pintar - abe’e = keras
- faetasa = tenang - dodo = ragu - ragu
- adumo = takut - alimago = sayang
- ame’ela = khawatir - akhari dodo = rindu
• Kata Kerja :
- mamabaso = membaca - umano = nyanyi
- fahao = mengajarkan - famawa = menjual
- fadani = memunguti - faigi = melihat
- faga = memanggang - fakha = memotong
- uma = mencium - mamabe’ego = mengirimkan
4. Sistem Mata Pencaharian Hidup
Mata pencaharian orang Nias, kecuali yang tinggal di daerah pantai adalah pada umumnya bercocok tanam yakni di ladang (sabae’e) dan di sawah (laza). Lahan di Pulau Nias tergolong memiliki daya guna yang besar bila system pendayagunaan dikembangkan. Hal ini di sebabkan oleh iklim di daerah Nias sangat menunjang untuk lahan pertanian karena memiliki curah hujan yang tingg sehingga banyak juga orang Nias yang hidup dari bertani. Mata pencaharian lainnya adalah berburu di hutan, menangkap ikan di sungai, beternak dan bertukang. Hasil peternakan utama di Nias adalah babi. Selain itu diternakkan pula kambing dan kerbau yang biasanya diusahakan oleh orang Nias yang beragama Islam. Nias juga memiliki hutan tropic yang beraneka ragam jenis tanaman dan relative tidak homogen. Banyak dijumpai tanaman perkebunan seperi cengkeh, kopi, karet dan Nilam. Dan yang menjadi hasil olahan penduduk antara lain berupa minyak nilam, kopi, kopra dan minyak kelapa. Minyak nilam dari Nias juga diekspor setelah diproses di Medan sebagai bahan kosmetik. Sedangkan kpra dan kopi di pasarkan keluar pulau Nias namun masih dalam jumlah yang kecil karena keterbatasan sarana dan prasarana angkutan (distribusi barang yang terbatas).
5. Sistem Organisasi Sosial
Orang Nias memiliki strata social yang berlandaskan pandangan kosmik Sang Pengatur, Pencipta, dan Sang Pemelihara atau Penjaga. Pencipta diwakili oleh golongan masyarakat yang disebut Si Ulu, yaitu semacam kelompok elite bangsawan dan pemimpin komunitas. Orang yang masuk dalam golongan Si Ulu harus cakap dalam segi intelektual dan dia orang yang mampu secara materi, dengan bukti dapat mengadakan pesta-pesta adapt dan sudah menikah dan juga memiliki sifat Ila Dododuno yaitu peka terhadap hati nurani rakyat. Di atas strata Si Ulu yakni Balo Si Ulu, lapisan ini lebih tinggi kaena mereka ialah lapisan yang memerintah.
Sedangkan Pemelihara dan penjaga diwakili oleh golongan masyarakat yang disebut Sato. Lapisan masyarakat umum Sato, memiliki lapisan social yang didasarkan pada kemampuan intelektual, harta dan senioritas yaitu rakyat kebanyakan. Si Ila merupakan golongan terkemuka rakyat diantara Sato. Si Ila juga cersik dan pandai oleh karena itu ia memegang peranan aktif penyelenggara kelangsungan komunitas suku, khususnya program-program dan pemeliharaan norma dan hukum adat. Dalam penyelenggaraan hukum adat, kelompok Si Ila masih mempunyai aturan strata yang tajam. Lapisan budak dapat dibagimenjadi dua golongan yaitu Binu lapisan orang yang menjadi budak karena kalah perang atau diculik. Dan Sondrara Hare lapisan orang yang menjadi budak karena ditebus orang setelah dijatuhi hukuman mati. Dari kedua golongan budak tersebut, nasib golongan Binu adalah yang paling buruk karena dari lapisan Binu inilah dipilih calon untuk dijadikan kurban pada upacara pengurbanan manusia.  Lapisan-lapisan masyarakat di Nias bersifat ekslusif. Mobilitas hanya terjadi dalam lapisan, yakni antar golongan. Misalnya orng dari golongan Sato dapat menanjak ke golongan Si Ila, tetapi dia tidak dapat menanjak ke lapisan Si Ulu (bangsawan). Bangsawab anggota Si Ulu yang hendak menanjak menjadi anggota Balo Si Ulu harus mengadakan upacara owasa, yang terdiri atas beberapa tingkat dengan biaya yang masing-masing berbeda. Sistem kekeluargaan dalam orang Nias adalah nuclear family, keluarga batih (bato), kelompok kekerabatan yang disebut sangambato oleh orang Nias yakni keluarga luas virilokal yang terdiri atas satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang tinggal di dalam satu rumah yang membentuk suatu rumah tangga. Namun beberapa diantaranya juga terdapat kebiasaan tinggal bersama saudara dalam satu rumah, tetapi jarang dijumpai satu rumah dihuni oleh dua kepala keluarga.Gabungan keluarga luas virilokal dari suatu leluhur disebut mado yang tedapat di Nias bagian Utara, Timur, dan Barat atau Gana yang terdapat di Nias bagian Tenggara dan Selatan. Mado dapat disamakan dengan marga pada orang Batak, yakni klen besar patrilineal (garis keturunan berdasarkan bapak). Fungsi Mado terutama mengurus pembatasan jodoh dalam perkawinan. Di Nias belaku adat eksogami mado dalam batas-batas tertentu. Artinya sesoang boleh menikah dengan orang semadonya, asalkan ikata kekerabatan leluhurnya sudah mencapai 10 angkatan ke atas. Syarat pernikahan di Nias adalah adanya emas kawin (bowo). Pada masa kini beberapa daerah terutama di Lahomi, Kecamatan Sirombu, Nias Barat jumlah emas kawin masih sangat besar, yakni paling sedikit 100 ekor babi. Pada masa lalu, orang laki-laki yang tidak dapat melunaskan emas kawin harus mengabdi dahulu kepada mertua sampai bisa melunaskan emas kawin tersebut. Desa-desa di pulau Nias umumnya berasal dari desa tradisional yang dahulu berupa kerajaan dengan dikepalai oleh seorang kerajaan, namun sekarang sudah di kepalai oleh seorang kepala desa. Kepala desa tersebut dipilih oleh rakyat dari calon-calon yang dipilih oleh Majelis Adat dengan persetujuan camat. Seorang kepala desa yang baru dipilih diharuskan untuk memotong sejumlah babi yang tidak ditentukan berapa jumlahnya namun semua anggota masyarakat desa harus bisa menikmatinya Orang Nias sangat konsekuen terhadap hasil orahua. Kebanyakan orang Nias dalam mematuhi hasil orahua merupakan pengabdian terhadap sesama. Orahua merupakan system gotong royong yang dikendalikan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Masalah yang ditangani oleh orahua bukan hanya masalah adat tapi juga menyangkut aspirasi pengembangan desa dan perbaikan atau perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena itu orahua merupakan titik simpul yang dapat dimasuki oleh perubahan-perubahan dan masuknya system teknologi maupun ideologi baru. Pengendalian social di Nias berupa hukum adat. Untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Orang Nias mempunyai suatu cara yang disebut fondrako. Cara ini diterapkan dengan memberikan suatu Denda yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya bagi seseorang yang berani melanggar aturan. Penetapan peraturan tersebut dilakukan dalam suatu sidang. Setiap kali suatu peraturan ditetapkan, diadakan pengorbanan anak ayam. Hingga sekarang hukum adapt tersebut masih berlaku secara berdampingan denga hukum modern dari pemerintah Indonesia. Namun sangsi hukuman sekarang kebanyakan berupa denda dalam bentuk babi, beras, emas, dan uang.  Hukum adat dirumuskan, disusun dan disahkan berlakunya oleh majelis adapt yakni orahua. Dimana para pemuka masyarakat duduk didalamnya dan diambil kesepakatan denda dalam takaran tertentu antara lain beras yang menggunakan takaran tumba, semacam literan dari tempurung kelapa. Babi menggunakan afore, semacam tongkat pengukur tingkat tubuh babi. Emas menggunakan tulo-tulo, semacam timbangan emas yang terbuat dari kayu. Hukum adat yang berlaku pada orang Nias antara lain: berzina (mohare), mencuri babi (manago bawi), membunuh orang (mamunu niha), membakar kampong (manoji banua), memegang racun (maoya hifo), berkhianat atau berdusta (manaboli atau mana daora goli). Dahulu sebelum agama Kristen masuk ke Nias berlaku hukum gantung (Nibuhu Nitawi Bagi), dibenamkan ke air (Nidono Badidano), dan dibunuh dengan tombak (Nihadio Toho) namun sekarang hukuman ini sudah tidak berlaku lagi.
6. Sistem Religi
Kebudayaan Nias merupakan salah satu kebudayaan Nusantara yang bebas dari pengaruh Hindu – Budha maupun Islam. Orang Nias mengalami banyak perubahan dalam hal kepercayaan dan agamanya. Dahulu kepercayaan orang Nias percaya pada system yang bersumber pada kekuatan alam dan roh leluhur dan juga dua kekuatan super natural di kosmos, yang menampakkan diri sebagai gejala-gejala alam dan arwah leluhur mereka. Kekuatan adikodrati (super-natural) bersumber pada gejala-gejala alam yang memiliki nama sesuai dengan tempat atau system kekuatannya.  Para leluhur Nias kuno menganut kepercayaan animisme murni. Mereka mendewakan roh-roh yang tidak kelihatan dengan berbagai sebutan, misalnya: Lowalangi, Laturadanö, Zihi, Nadoya, Luluö dan sebagainya. Dewa-dewa tersebut memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda. Selain roh-roh atau dewa yang tidak kelihatan dan tidak dapat diraba tersebut di atas, mereka juga memberhalakan roh-roh yang berdiam di dalam berbagai benda berwujud, misalnya: berbagai jenis patung, (Adu Nama, Adu Nina, Adu Nuwu, Adu Lawölö, Adu Siraha Horö, Adu Horö dll) yang dibuat dari bahan batu atau kayu dan juga percaya pada pohon tertentu, misalnya: Fösi, Böwö, Endruo, dll. Oleh karena masyarakat Nias percaya terhadap banyak dewa, maka sering disebut bahwa orang Nias kuno menganut kepercayaan politheisme. Dalam acara pemujaan dewa-dewa tersebut, mereka menggunakan berbagai sarana misalnya: Dukun atau pemimpin agama kuno (Ere) sebagai perantara dalam menyampaikan permohonan selalu memukul fondrahi (tambur) pada saat menyampaikan permohonan dalam bentuk syair-syair kuno (Hoho) atau mantera-mantera. Selain itu, para ere juga mempersiapkan sesajen, misalnya: sirih dan makanan lainnya untuk dipersembahkan kepada para dewa agar apa yang dimohon dapat dikabulkan. Sesajen dalam bentuk makanan (babi, ayam, telur) disertai kepingan emas juga diberikan supaya upacara pember-halaan itu sempurna dan permohonan dikabulkan. Persembahaan dalam bentuk korban makanan dapat dibagi-bagi kepada orang yang hadir, akan tetapi setelah upacara penyembahan selesai, emas sering kali menjadi porsi ere pada akhirnya.  Banyak benda-benda mati yang dipercayai seolah-olah hidup dan memiliki kekuatan supernatural (sakti) sehingga dijadikan jimat sebagai sumber dan penambah kekuatan/kekebalan. Dari bebatuan, misalnya: Sikhöri Lafau, Kara Zi’ugu-ugu, Kara Mboli, Öri Zökha dan sebagainya. Sesama manusia juga di-ilah-kan. Hal ini tergambar dari ungkapan seperti: Sibaya ba sadono Lowalani (Lowalangi) ba guli danö. Artinya: Paman (saudara laki-laki sekandung dari ibu) dan orang tua merupakan jelmaan Tuhan yang hadir di bumi. Maka tidak heran kalau dalam tradisi kuno sebelum agama baru masuk di Nias, patung leluhur (Adu Zatua) selalu dibuat untuk kemudian diberhalakan. Kepercayaan dalam bentuk ani-misme-politheisme ditinggalkan oleh masyarakat setelah para misionaris menyebarkan agama di Nias. Pembuatan patung-patung dilarang, karena hanya dipandang dari sisi teologis saja, sementara pesan moral dan nilai seni di dalam berbagai patung (ukiran dan pahatan) itu tidak dihiraukan. Pemusnahan patung-patung secara besar-besaran dilakukan pada masa adanya gerakan ‘Fangesa Dödö Sebua’ (pertobatan massal) sejak tahun 1916 sampai dengan tahun 1930 yang dimotori oleh para misionaris Kristen dari Eropa yang menganut pandangan “Christ against Culture” (Kristus menentang Kebudayaan). Saat ini religi orang Nias yang berlaku pada masa dahulu sudah tidak sama lagi dengan yang sekarang. Karena sekarang sebagian besar orang Nias sudah beragama Kristen Protestan. Namun ada agama lain yang juga mempunyai penganut di Nias adalah agama Islam, Katolik, Budha dan kepercayaan Pelebegu. Pelebegu yang artinya menyembah roh adalah nama agama asli orang Nias yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Penganutnya sendiri menyebutnya Molohe Adu yakni penyembah roh leluhur. Agama ini berkisar pada penyembahan roh leluhur. Untuk kepentingan ini mereka membuat patung-patung kayu yang disebut adu. Dewa-dewa yang terpenting dalam kepercayaan Pelebegu adalah Lowangi, yang dianggap sebagai raja segala dewa dari dunia atas, Latura Dano yakni saudara tua Lowangi, yang dianggap raja segala dewa dari dunia bawah. Dewa terpenting yang lain adalah Silewe Nasarata yang merupakan istri Lowangi, yang dianggap sebagai dewi pelindung para Ere (pemuka agama).
7. Sistem Kesenian
Kesenian orang Nias meliputi seni musik, seni lukis, tari, seni kerajinan, seni pahat seperti memahat patung.

Seni Musik
Tradisi dari seni suara yang dilakukan bersama (sikola manuno), nyanyian perorangan dan hoho (nyanyian adapt). Sikola manuno merupakan suatu koor baik dalam kelompok gereja untuk memuliakan kebesaran atau pujian (sinuo fano bu’o) atau lagu perkawinan dikala seorang calon mempelai laki-laki menawara, jujuran (fanuo bawango walu), lagu kematian sebagai ratapan bela sungkawa (bawa abu dodo), lagu mars, pemberi semangat berperang (sinuno wanuwo) dan lagu anak-anak (sinuno nda ono). 
Salah contoh Lagu dari Nias : “Hoho Hilinawalö-Fau”
Alat musik pukul, gesek, tiup dan petik juga terdapat di Nias. Alat-alat musik tersebut dibunyikan pada saat pesta. Pada upacara kebesaran, pesta perkawinan dan kematian, Aramba (Gong), Faritia (canang) dan Göndra (gendang), Fondrahi/tutu (tambur) dibunyikan berhari-hari sebelum pesta berlangsung agar masyarakat dan desa tetangga mendengarnya. Alat musik Lagia, Ndruri, Doli-doli, dan Surune sering dibunyikan oleh masyarakat pada saat mereka sedang santai, kesepian atau sedih agar mereka dapat terhibur. Di Nias Selatan, selain pada upacara kebesaran (Fa’ulu), pada upacara kematian seorang bangsawan yang dihormati, gong dan gendang juga dibunyikan. Sementara pada upacara pemujaan dewa-dewa, para pemuka agama kuno (Ere) selalu membunyikan Fondrahi sambil mengucapkan mantra-mantra tertentu dalam bentuk syair atau pantun (Hoho).
Contoh-contoh alat musik dari Nias :
1. Nama Nias : Göndra
Indonesia : Gendang
English : Drum
Asal / Origin : Orahili-Ulunoyo, Nias Tengah
Terbuat dari batang pohon besar yang bulat yang telah dikeruk bagian dalamnya, hingga tembus sampai ke ujung sebelah. Kemudian, kedua sisinya ditutup dengan kulit kambing, diikat dengan rotan di sekeliling pinggirnya. Dipergunakan pada upacara besar (Owasa), pesta pernikahan dsb.
2. Nama / Name
Nias : Aramba
Indonesia : Gong
English : Gong
Asal / Origin : Hilimbuasi, Nias Tengah
Terbuat dari bahan kuningan. Dipergunakan pada saat ada upacara besar (Owasa), pesta pernikahan dsb. Tinggi 13,5 cm, tebal 0,5 cm dengan diameter 44 cm.
3. Nama Nias : Faritia
Indonesia : Canang
English : Gong
Asal / Origin : Telukdalam – Nias
Terbuat dari bahan kuningan. Dipergunakan pada saat ada upacara besar (Owasa), pesta pernikahan dsb. Tinggi 8,5, cm, tebal 0,4 cm dengan diameter 26 cm.
4. Nama Nias : Lagia
Asal / Origin : Orahili-Ulunoyo
Alat musik gesek dengan Panjang 25,2 cm, Tinggi 96 cm, tebal 1,3 cm dengan diameter 14,8 cm.
Seni Lukis
Orang Nias juga mengenal seni lukis, namun memang tidak begitu berkembang daripada kesenian lain yang ada di Nias
Salah satu lukisan Tari Perang- Nias
Seni Tari
Tarian adat umumnya dilakukan secara berkelompok dan dilakukan di halaman muka (ewali) pada peristiwa khusus. Tarian di Nias lebih banyak bertemakan kesatriaan atau keprajuritan.
Contoh Tari Nias :
Tari Perang Tari Cakalele
Seni Patung dan Kerajinan Tangan
Kedua kegiatan ini dilakukan umumnya mengambil tempat di mbele-mbele atau emper depan rumah adat. Kegiatan ornamen, untuk mengisi bagian penting rumah., sebagai pencerminan penghormatan kepada nenek moyang.
Pada megalith tersebut dipahat berbagai ukiran sehingga menjadi ornamen yang merupakan simbol-simbol.
Contoh-contoh pahatan Nias :
Tradisi Lompat Batu

Melompat batu ‘fahombo batu‘ telah menjadi salah satu ciri khas masyarakat Nias. Banyak orang luar yang mengingat atau membayangkan Nias dengan lompat batu, sehingga ada juga yang mengira bahwa semua orang Nias mampu melompat batu yang disusun hingga mencapai ketinggian 2 m dengan ketebalan mencapai 40 cm. Lompat batu awalnya merupakan tradisi masyarakat Nias Selatan, khususnya Teluk dalam. Tradisi ini tidak biasa dilakukan oleh masyarakat Nias di wilayah lain, dan hanya kaum laki-laki yang melakukannya. Hal ini juga telah menjadi indikasi perbedaan budaya nenek moyang atau lelehur masyarakat Nias. Yang harus diketahui lagi, tidak pernah ada perempuan Nias yang melompat batu. Pada mulanya melompat batu, tidaklah seperti yang kita saksikan sekarang. Baik fungsi maupun cara penguasaannya. Dahulu melompat merupakan kombinasi olah raga dan permainan rakyat yang gratis, bukan tradisi komersial. manfaat lompat batu bagi orang Nias adalah sebagai uji kekuatan dan ketangkasan.Melompat batu merupakan sarana dan proses untuk menujukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda, sehingga memiliki jiwa heroik yang prestisius. Dan juga dianggap sebagai suatu bentuk Kedewasaan dan Kematangan Fisik.Melihat kemampuan seorang pemuda yang dapat melompat batu dengan sempurna, maka ia dianggap telah dewasa dan matang secara fisik. Karena itu hak dan kewajiban sosialnya sebagai orang dewasa sudah bisa dijalankan.
Atraksi Pariwisata
Sekarang ini, sisa dari tradisi lama itu, telah menjadi atraksi pariwisata yang spektakuler, tiada duanya di dunia. Berbagai aksi dan gaya para pelompat ketika sedang mengudara. Ada yang berani menarik pedang, dan ada juga yang menjepit pedangnya dengan gigi. Para wisatawan tidak puas rasanya kalau belum menyaksikan atraksi ini. Itu juga makanya, para pemuda desa di daerah tujuan wisata telah menjadikan kegiatan dan tradisi ini menjadi aktivitas komersial.Tradisi lompat batu juga telah menjadi atraksi pariwisata yang spektakuler dan mampu membuat Nias dikenal oleh suku bangsa lain. Namun kelihatannya sekarang sudah kurang digemari oleh generasi baru karena tingkat kesulitan untuk menguasainya.
Suku Nias merupakan sealah satu suku di Indonesia yang mempunya kebudayaan yang masih terjaga. Mereka dapat memlihara kebudayan aslinya yang diturunkan oleh nenek moyangnya sejak ratusan tahun yang lalu. Meskipun saat ini mereka juga sangat terbuka terhadap perkembangan zaman globalisasi dan dapat menyatukan kebudayaan luar terhadap kebudayaan aslinya tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli.Salah satunya adalah tradisi lompat batu. Tradisi ini sudah lama di miliki oleh orang Nias, namun sampai sekarang mereka tetap mempertahankan tradisi tersebut. Dan tradisi Lompat batu ini menjadi salah satu obyek wisata yang terkenal di Indonesia. Pulau Nias juga bisa lebih dikenal karena tradisi lompat batu ini. Masyarakat Nias juga terbuka terhadapkritik dan saran yang diberikan terhadap perubahan yang lebih baik demi perbaikan sukunya.

Sabtu, 24 September 2016

FENOMENA LALU LINTAS di KOTA BLITAR

FENOMENA LALU LINTAS di KOTA BLITAR
Banyak fenomena lalu lintas seperti kecelakaan yang sering terjadi di daerah perkotaan, seperti di Kota Blitar. Seperti yang kita ketahui, banyak anak muda atau remaja usia sekolah yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan. Selain masih di bawah umur mereka sering melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm SNI, bermain HP dengan berkendara, memodifikasi motor bahkan melepas kedua spion yang fungsinya untuk melihat belakang mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi para remaja mengendarai sepeda motor walaupun masih di bawah umur, terkadang faktor jarak rumah dan sekolah yang cukup jauh dan orang tua yang terlalu sibuk untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah.
Selain para remaja, orang tua yang sudah memenuhi syarat untuk menegendarai pun masih banyak yang melanggar lalu lintas. Terutama para ibu-ibu yang dapat dikatakan belum mahir mengendarai. Misalnya ada seorang ibu yang lupa mematikan lampu reting motor atau bahkan yang berbelok arah tetapi tidak sesuai dengan lampu reting di motornya.
Ada juga fenomena lain yang sering kita jumpai di daerah Kota Blitar, yaitu truk-truk atau kendaraan yang membawa banyak sekali momotan bahkan melebihi ketentuan, contoh yang paling banyak kita temui adalah truk-truk yang mengangkut tebu dan kayu. Hal tersebut tentunya juga akan mengundang kecelakaan. Selain itu para sopir mobil, truk, ataupun bus yang tidak memakai sabuk pengaman dan berkendara ugal-ugal an, misalnya  memakan jalan sendiri tanpa melihat keadaan/situasi yang ada terlebih dahulu.
            Selain fenomena-fenomena diatas tentunya kecelakaan terjadi bukan sepenuhnya faktor dari manusia saja. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Yaitu faktor cuaca,kendaraan, dan jalan.
·         Faktor cuaca, misalnya hujan dan berkabut. Hujan akan membuat jalanan menjadi licin, sehingga dapat membahayakan pengendara. Selain itu cuaca yang berkabut juga membuat jarak pandang pengendara menjadi terbatas.
·         Faktor kendaraan, misalnya rem kendaraan yang blong. Itu sudah pasti mengundang terjadinya kecelakaan karena rem merupakan salah 1 bagian yang penting dalam berkendara selain itu setiap pengendara pasti perlu menambah dan mengurangi kecepatan kendaraan. Maka, ketika rem blong/ tidak berfungsi, akan mengancam jiwa si pengendara tersebut.

·         Faktor jalan, misalnya jalan-jalan yang berlubang. Jalan yang berlubang juga dapat membahayakan nyawa si pengendara karena biasanya tidak terlihat dengan jarak yang jauh, ketika si pengendara tidak mengetahuinya dan dalam posisi mengendarai dengan kecepatan yang cepat maka timbullah kecelakaan.

JENIS JENIS SIM DAN KEGUNAANNYA

Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Syarat untuk membuat SIM Indonesia

Setiap orang wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk dapat mengemudikan kendaran bermotor di Jalan.  Surat Izin Mengemudi atau SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi (kemampuan) seseorang dalam mengemudi kendaraan bermotor dan juga sebagai registerasi data pengemudi kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian. Di Indonesia, pihak yang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Setiap Calon pengemudi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian untuk dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diinginkan.

Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM)

Terdapat 2 jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut UU No. 22 Tahun 2009, yaitu Surat Izin Mengemudi Kendaraan bermotor Perorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaran bermotor Umum.

Surat Izin Mengemudi (SIM) Perorangan

Berikut ini adalah golongan-golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan bermotor Perorangan :

SIM A

Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg
Syarat usia          : Minimal 17 Tahun

SIM B I

Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
Syarat usia          : Minimal 20 Tahun

SIM B II

Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk keretan tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
Syarat usia          : Minimal 21 Tahun

SIM C

Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor.
Syarat usia          : Minimal 17 Tahun

SIM D

Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
Syarat usia          : Minimal 17 Tahun
Syarat Administratif untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan :
a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
b. pengisian formulir permohonan;
c. rumusan sidik jari.
Syarat Kesehatan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan :
a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
Syarat lulus ujian untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan :
a. ujian teori;
b. ujian praktik; dan/atau
c. ujian keterampilan melalui simulator.
Selain persyaratan diatas, untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan B I dan B II perorangan juga harus mememenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Untuk memperoleh SIM B I harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
b. Untuk memperoleh SIM B II harus memiliki SIM B I sekurang-kurangnya 12 bulan
Syarat Kesehatan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan :
a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
Syarat lulus ujian untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan :
a. ujian teori;
b. ujian praktik; dan/atau
c. ujian keterampilan melalui simulator.
Selain persyaratan diatas, untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan B I dan B II perorangan juga harus mememenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Untuk memperoleh SIM B I harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
b. Untuk memperoleh SIM B II harus memiliki SIM B I sekurang-kurangnya 12 bulan

Surat Izin Mengemudi (SIM) UMUM

Berikut ini adalah golongan-golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan bermotor Umum :

SIM A Umum

Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg
Syarat usia          : Minimal 20 Tahun

SIM B I Umum

Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
Syarat usia          : Minimal 22 Tahun

SIM B II Umum

Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan Umum dengan berat yang diperbolehkan untuk keretan tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
Syarat usia          : Minimal 23 Tahun
Syarat Administratif untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum :
a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
b. Pengisian formulir permohonan;
c. Rumusan sidik jari.
Syarat Kesehatan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum :
a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
Persyaratan Khusus untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum :
a.  Lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
1.  Pelayanan angkutan umum;
2.  Fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3.  Pengujian Kendaraan Bermotor;
4.  Tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
5.  Tempat penting di wilayah domisili;
6.  Jenis barang berbahaya;
7.  Pengoperasian peralatan keamanan.
b. Lulus ujian praktik yang meliputi:
1. Menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya;
2. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
3. Mengisi surat muatan;
4. Etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum;
5. Pengoperasian peralatan keamanan.
Selain persyaratan diatas, untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan A, B I dan B II umum, seorang calon pengemudi juga harus mememenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Untuk memperoleh SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
b. Untuk memperoleh SIM B I Umum harus memiliki SIM B I atau SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan
c. Untuk memperoleh SIM B II Umum harus memiliki SIM B II atau SIM B I Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.

Tarif Pembuatan SIM baru dan perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tarif pembuatan SIM baru dan perpanjangan adalah sebagai berikut :
–          Biaya pembuatan SIM A baru adalah RP. 120.000,- dan perpanjangan adalah Rp. 80.000,-
–          Biaya pembuatan SIM BI baru adalah RP. 120.000,- dan perpanjangan adalah Rp. 80.000,-
–          Biaya pembuatan SIM B II baru adalah RP. 120.000,- dan perpanjangan adalah Rp. 80.000,-
–          Biaya pembuatan SIM C baru adalah RP. 100.000,- dan perpanjangan adalah Rp. 75.000,-
–          Biaya pembuatan SIM D baru adalah RP. 50.000,- dan perpanjangan adalah Rp. 30.000,-



Implementasi UU No 22 Tahun 2009


Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.
Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.
Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari
upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :
1.       terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2.       terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3.       terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
1.       kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2.       kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3.       kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di UU Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutkan kita dapat melihat bagaimana UU ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakuakn penegakannya

Perbandingan Pengaturan
UU Nomor 14 Tahun 1992
UU Nomor 22 Tahun 2009
Bab I Ketentuan Umum
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Pembinaan
Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
Bab IV Prasarana
Bab IV Pembinaan
Bab V Kendaraan
Bab V Penyelenggaraan
Bab VI Pengemudi
Bab VI Jaringan Lalu Lintas danAngkutan Jalan
Bab VII Lalu Lintas
Bab VII Kendaraan
Bab VIII Angkutan
Bab VIII Pengemudi
Bab IX Lalu Lintas dan Angkutan
Bab IX Lalu Lintas bagi Penderita Cacat
Bab X Dampak Lingkungan
Bab X Angkutan
Bab XI Penyerahan Urusan
Bab XI Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XII Penyidikan
Bab XII Dampak Lingkungan
Bab XIII Ketentuan Pidana
Bab XIII Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XIV Ketentuan Lain-Lain
Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas
Bab XV Ketentuan Peralihan
Bab XV Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit
Bab XVI Ketentuan Penutup
Bab XVI Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan
Bab XVII Sumber Daya Manusia
Bab XVIII Peran Serta Masyarakat
Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XX Ketentuan Pidana
Bab XXI Ketentuan Peralihan
Bab XXII Ketentuan Penutup

Dari sekian banyak ketentuan yang ada, beberapa pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat, beberapa pasal tersebut adalah :
Ketentuan
Isi
Catatan
107 ayat (2)
Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari
Jika alasannya adalah untuk keselamatan, maka harus diyakinkan hubungan langsung lampu dengan keselamatan pengendara. Selain itu dukungan data-data mengenai penyebab kecelakaan di jalan raya
112 ayat (3)
Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
Seberapa banyan sarana yang teah disediakan
273 ayat (1)
Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Kementerian PU mempermasalahkan pasalpemidanaan penyelenggara jalan yang memang secara hukum tidak berdasarkan konsep yang kuat. Fungsi pemerintahan, termasuk penyelenggaraan jalan, pada prinsipnya adalah pelaksanaan undangundang.Wajarkah aturan perundangan yang memidanakan pelaksana undang-undang?
Bab XIII
pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
Hal ini cukup menarik untuk digarisbawahi, karena tidak cukup jelas mengapa harus adapengaturan tersendiri dalam UU Lalu Lintas dan Jalan Raya menyangkut sektor industri dan pengembangan teknologi.
302
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Seberapa banyak sarana halte yang disediakan pada satu trayek angkutan umum. Kita bisa bercermin pada wilayah-wilayah di daerah khususnya di luar Pulau Jawa
310
Terkait dengan kelalaian pengemudi hingga mengakibatkan korban jiwa
Sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP

Banyak Pekerjaan Rumah
Untuk melihat UU ini bisa dilaksanakan atau tidak, kita bisa menggunakan satu indikator yakni mengenai sejelas apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur, hal ini bisa dilihat seberapa banyak pasal yang harus diterjemahkan lagi dalam peraturan pelaksana dan teknis. Jika diinventaris, maka dapat ditemukan ada 58 peraturan pelaksana dan teknis yang dapat menunjang berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 ini. Peraturan tersebut beraneka macam, mulai dari Peraturan Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Presiden hingga pada Peraturan Pemerintah. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada tabel dibawah

No.
Pasal
Bentuk
Tentang
1
13 ayat (5)
Peraturan Pemerintah
forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2
18
Peraturan Pemerintah
penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan.
3
19 ayat (5)
Peraturan Pemerintah
mengenai jalan kelas khusus
4
20 ayat (3)
Peraturan Pemerintah
pengelompokan kelas jalan dan tata cara penetapan kelas jalan
5
21 ayat (5)
Peraturan Pemerintah
batas kecepatan
6
25 ayat (2)
Peraturan Pemerintah
perlengkapan Jalan
7
27 ayat (2)
Peraturan Daerah
pemasangan perlengkapan Jalanpada jalan lingkungan tertentu diatur
8
32
Peraturan Presiden
organisasi dan tata kerja unit pengelolaDana Preservasi Jalan
9
39 ayat (3)
Peraturan Daerah
Lingkungan kerja Terminal
10
42
Peraturan Pemerintah
fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal
11
43 ayat (4)
Peraturan Pemerintah
Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum
12
46 ayat (2)
Peraturan Pemerintah
pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13
48 ayat (4)
Peraturan Pemerintah
persyaratan teknis dan laik jalan
14
50 ayat (4)
Peraturan Pemerintah
Uji tipe kendaraan bermotor
15
51 ayat (6)
Peraturan Pemerintah
modifikasi dan uji tipe kendaraan bermotor
16
56
Peraturan Pemerintah
uji berkala
17
57 ayat (4)
Peraturan Pemerintah
Perlengkapan Kendaraan Bermotor
18
59 ayat (6)
Peraturan Pemerintah
persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene
19
59 ayat (7)
peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene
20
60 ayat (6)
Peraturan Pemerintah
persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum
21
61 ayat (4)
Peraturan Pemerintah
Persyaratan keselamatan
22
63 ayat (2) dan (3)
Peraturan Daerah
jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor
23
64 ayat (6)
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
Registrasi kendaraan bermotor
24
67 ayat (4)
Peraturan Presiden
persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
25
68 ayat (6)
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
26
69 ayat (3)
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor KendaraanBermotor
27
72 ayat (1)
Peraturan Panglima TentaraNasional Indonesia
Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara NasionalIndonesia
28
76 ayat (5), 92 ayat (3)
Peraturan Pemerintah
kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif
29
88
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi
30
89 ayat (3)
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
pemberian tanda atau data pelanggaran
31
91 ayat (2)
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
tata cara dan prosedurpengenaan sanksi administratif bagi anggota kepolisian
32
95 ayat (1)
Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa
Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas
33
101
Peraturan Pemerintah
pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas
34
102 ayat (3)
Peraturan Pemerintah
kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan
35
103 ayat (4)
Peraturan Menteri
Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
36
130
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas
37
133 ayat (5)
Peraturan Pemerintah
Manajemen kebutuhan Lalu Lintas
38
137 ayat (5)
Peraturan Pemerintah
mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang
39
141ayat (3)
Peraturan Menteri
Standar pelayanan minimal angkutan umum
40
164
Peraturan Menteri
angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
41
165 ayat (4)
Peraturan Pemerintah
angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin
42
172
Peraturan Pemerintah
pengawasan muatan angkutan barang
43
178
Peraturan Pemerintah
izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
44
182 ayat (4)
Peraturan Menteri
tarif penumpang
45
185 ayat (2)
Peraturan Pemerintah
Subsidi angkutan Penumpang umum
46
192 ayat (5)
Peraturan Pemerintah
Ganti kerugian yang diderita penumpang akibat penyelenggaraan angkutan umum
47
198 ayat (3)
Peraturan Pemerintah
standar pelayanan dan persaingan yang sehat penyelenggaraan angkutan umum
48
202
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
penetapan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
49
205
Peraturan Pemerintah
penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dankewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas
50
207
Peraturan Pemerintah
pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
51
209 ayat (2)
Peraturan Pemerintah
pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
52
210 ayat (2)
Peraturan Pemerintah
tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh KendaraanBermotor
53
218 ayat (2)
Peraturan Pemerintah
tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif
54
225
Peraturan Pemerintah
pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
55
228
Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia
tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
56
242 ayat (3
Peraturan Pemerintah
pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit
57
252
Peraturan Pemerintah
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
58
255
Peraturan Pemerintah
pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 320 : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Akan Tertatih-tatih pelaksanaannya
Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, budaya dalam melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus dinilai, apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana nantinya UU Nomor 22 Tahun 2009 diimplementasikan. Melihat hal ini makan kita dapat menggunakan pendekatan substansi, sutruktural, dan kultural.
Secara substansi, UU Nomor 22 Tahun 2009 masih dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata hingga pada pidana; pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang hars dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektik dan efisien jika dilaksanakan.
Secara struktur, UU Nomor 22 Tahun 2009 telah menjelaskan mengenai pihak yang terkait. Jika kita cermati maka kita dapat melihatnya sebagai berikut :
1.       Pembinaan menjadi tanggung jawab negara. Pembinaan mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
2.       Urusan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
3.       Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4.       Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri;
5.       Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
6.       Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7.       Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tidak hanya cukup siapa yang akan menjalakan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum posistif dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk dilapangan. Terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilita-fasiitas penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan UU tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, apa yang akan terjadi nantinya jika diterapkan di Kalimantan atau bahkan Papua. Struktur itu harus mampu menunjang masyarakat agar dapat melaksanakannya. Kita bisa lihat diagram di bawah ini, bagaimana kota Semarang masih kekurangan rambu-rambu lalu lintas.
Dari contoh statistik diatas, maka dapat dinilai apakah UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilaksanakan atau tidak. Sepanjang alat-alat penunjang seperti rambu-rambu serta fasilitas-fasilitas umum di jalan belum terpenuhi kebutuhannya maka pelaksanaan UU juga akan tidak efektif dan efisien.
Sebelum membicarakan kultur, hendaknya kita melihat sejenak hasil survey yang dilakukan oleh tabloit otomotif terkait dengan alasan mengapa tidak yakin UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki masalah:
Alasan
Jumlah (%)
Kesadaran / disiplin masalah
30
Volume kendaraan terus bertambah / sudah banyak
10
Mental aparat kurang baik
8
Pelaksanaan belum efektif
6
Infrastruktur kurang (jalan, rambu, fasilitas)
6
Jadi lebih macet
6
Tergantung kesadaran masyarakat
5
Jumlah responden 10.045 orang
Dari tabel diatas, hampir keseluruhan berkaitan dengan kultur. 30% misalnya merasa tidak yakin UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki masalah karena alasan kesadaran. Diikuti juga ketidakyakinan oleh 8% bahwa mental aparat kurang baik serta 5% tergantung kesadaran masyarakat. Kultur-kultur dari masing-masing pihak ini akan menentukan bagaimana suatu norma dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Akan menjadi tantangan bagi penyelenggara negara ketika kultur-kultur tersebut tidak mendukung untuk melakukan social engineering. Sehingga didapat bagaimana masyarakat sadar untuk melaksanakan peraturan karena ia tahu apa hak dan kewajibannya, atau bagaimana aparat penegak hukum yang benar-benar menjunjung tinggi hukum.
Oleh : Edy Halomoan Gurning, SH.
Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
[divider]
Lihat Penjelasan UU Nomor 22/2009 pada bagian umum paragraf kedua
Lihat Pasal 3 UU Nomor 22/2009
Lihat Pasal 4 UU Nomor 22/2009
Lihat “PU Tolak Jika Dipidanakan”, www.kompas.com, 12-01-2010
Imam Nasiman, UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tidak Efisien dan Tidak Efektif
Lihat Pasal 5 UU Nomor 10/2004
Lihat Pasal 5 UU Nomor 22/2009
Lihat Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 22/2009
Lihat http://semarang.go.id/perhubungan/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=77