Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna
DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada
tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan
yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya
16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.
Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU
Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan
strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus
tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi
merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda
perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek
kehidupan bangsa dan negara.
Berbeda dengan undang-undang Nomor 22
Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran
strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian
dari
upaya memajukan kesejahteraan umum.
Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai
oleh Undang-Undang ini adalah :
1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian
nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Undang-Undang ini berlaku untuk membina
dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
aman, selamat, tertib, dan lancar
melalui:
1. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mencermati lebih dalam dari semangat
yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi
dari Pasal-Pasal yang ada di UU Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu
apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau
justru berbeda. Selanjutkan kita dapat melihat bagaimana UU ini akan berjalan
dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat
mengawasi serta melakuakn penegakannya
Perbandingan Pengaturan
UU
Nomor 14 Tahun 1992
|
UU
Nomor 22 Tahun 2009
|
Bab I Ketentuan Umum
|
Bab I Ketentuan Umum
|
Bab II Asas dan Tujuan
|
Bab II Asas dan Tujuan
|
Bab III Pembinaan
|
Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan
Undang-Undang
|
Bab IV Prasarana
|
Bab IV Pembinaan
|
Bab V Kendaraan
|
Bab V Penyelenggaraan
|
Bab VI Pengemudi
|
Bab VI Jaringan Lalu Lintas
danAngkutan Jalan
|
Bab VII Lalu Lintas
|
Bab VII Kendaraan
|
Bab VIII Angkutan
|
Bab VIII Pengemudi
|
Bab IX Lalu Lintas dan Angkutan
|
Bab IX Lalu Lintas bagi Penderita
Cacat
|
Bab X Dampak Lingkungan
|
Bab X Angkutan
|
Bab XI Penyerahan Urusan
|
Bab XI Keamanan danKeselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
|
Bab XII Penyidikan
|
Bab XII Dampak Lingkungan
|
Bab XIII Ketentuan Pidana
|
Bab XIII Pengembangan Industri dan
Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
Bab XIV Ketentuan Lain-Lain
|
Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas
|
Bab XV Ketentuan Peralihan
|
Bab XV Perlakuan Khusus bagi
Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang
Sakit
|
Bab XVI Ketentuan Penutup
|
Bab XVI Sistem Informasi danKomunikasi
Lalu Lintas danAngkutan Jalan
|
|
Bab XVII Sumber Daya Manusia
|
|
Bab XVIII Peran Serta Masyarakat
|
|
Bab XIX Penyidikan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
|
Bab XX Ketentuan Pidana
|
|
Bab XXI Ketentuan Peralihan
|
|
Bab XXII Ketentuan Penutup
|
Dari sekian banyak ketentuan yang ada,
beberapa pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di
masyarakat, beberapa pasal tersebut adalah :
Ketentuan
|
Isi
|
Catatan
|
107 ayat (2)
|
Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama
pada siang hari
|
Jika alasannya adalah untuk
keselamatan, maka harus diyakinkan hubungan langsung lampu dengan keselamatan
pengendara. Selain itu dukungan data-data mengenai penyebab kecelakaan di
jalan raya
|
112 ayat (3)
|
Pada persimpangan Jalan yang
dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang
langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
|
Seberapa banyan sarana yang teah
disediakan
|
273 ayat (1)
|
Setiap penyelenggara Jalan yang tidak
dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang
dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
|
Kementerian PU mempermasalahkan
pasalpemidanaan penyelenggara jalan yang memang secara hukum tidak
berdasarkan konsep yang kuat. Fungsi pemerintahan, termasuk penyelenggaraan
jalan, pada prinsipnya adalah pelaksanaan undangundang.Wajarkah aturan
perundangan yang memidanakan pelaksana undang-undang?
|
Bab XIII
|
pengembangan industri dan teknologi
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
|
Hal ini cukup menarik untuk
digarisbawahi, karena tidak cukup jelas mengapa harus adapengaturan
tersendiri dalam UU Lalu Lintas dan Jalan Raya menyangkut sektor industri dan
pengembangan teknologi.
|
302
|
Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat
yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat
pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).
|
Seberapa banyak sarana halte yang
disediakan pada satu trayek angkutan umum. Kita bisa bercermin pada
wilayah-wilayah di daerah khususnya di luar Pulau Jawa
|
310
|
Terkait dengan kelalaian pengemudi
hingga mengakibatkan korban jiwa
|
Sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP
|
Banyak Pekerjaan Rumah
Untuk melihat UU ini bisa dilaksanakan
atau tidak, kita bisa menggunakan satu indikator yakni mengenai sejelas apakah
ketentuan-ketentuan yang mengatur, hal ini bisa dilihat seberapa banyak pasal
yang harus diterjemahkan lagi dalam peraturan pelaksana dan teknis. Jika
diinventaris, maka dapat ditemukan ada 58 peraturan pelaksana dan teknis yang
dapat menunjang berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 ini. Peraturan tersebut
beraneka macam, mulai dari Peraturan Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Presiden hingga pada Peraturan
Pemerintah. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada tabel dibawah
No.
|
Pasal
|
Bentuk
|
Tentang
|
1
|
13 ayat (5)
|
Peraturan Pemerintah
|
forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
2
|
18
|
Peraturan Pemerintah
|
penyusunan dan penetapan Rencana Induk
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan.
|
3
|
19 ayat (5)
|
Peraturan Pemerintah
|
mengenai jalan kelas khusus
|
4
|
20 ayat (3)
|
Peraturan Pemerintah
|
pengelompokan kelas jalan dan tata
cara penetapan kelas jalan
|
5
|
21 ayat (5)
|
Peraturan Pemerintah
|
batas kecepatan
|
6
|
25 ayat (2)
|
Peraturan Pemerintah
|
perlengkapan Jalan
|
7
|
27 ayat (2)
|
Peraturan Daerah
|
pemasangan perlengkapan Jalanpada
jalan lingkungan tertentu diatur
|
8
|
32
|
Peraturan Presiden
|
organisasi dan tata kerja unit
pengelolaDana Preservasi Jalan
|
9
|
39 ayat (3)
|
Peraturan Daerah
|
Lingkungan kerja Terminal
|
10
|
42
|
Peraturan Pemerintah
|
fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan
lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal
|
11
|
43 ayat (4)
|
Peraturan Pemerintah
|
Pengguna Jasa fasilitas Parkir,
perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir
untuk umum
|
12
|
46 ayat (2)
|
Peraturan Pemerintah
|
pembangunan, pengelolaan,
pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
|
13
|
48 ayat (4)
|
Peraturan Pemerintah
|
persyaratan teknis dan laik jalan
|
14
|
50 ayat (4)
|
Peraturan Pemerintah
|
Uji tipe kendaraan bermotor
|
15
|
51 ayat (6)
|
Peraturan Pemerintah
|
modifikasi dan uji tipe kendaraan
bermotor
|
16
|
56
|
Peraturan Pemerintah
|
uji berkala
|
17
|
57 ayat (4)
|
Peraturan Pemerintah
|
Perlengkapan Kendaraan Bermotor
|
18
|
59 ayat (6)
|
Peraturan Pemerintah
|
persyaratan, prosedur, dan tata cara
pemasangan lampu isyarat dan sirene
|
19
|
59 ayat (7)
|
peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia
|
tata cara penggunaan lampu isyarat dan
sirene
|
20
|
60 ayat (6)
|
Peraturan Pemerintah
|
persyaratan dan tata cara
penyelenggaraan bengkel umum
|
21
|
61 ayat (4)
|
Peraturan Pemerintah
|
Persyaratan keselamatan
|
22
|
63 ayat (2) dan (3)
|
Peraturan Daerah
|
jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak
Bermotor
|
23
|
64 ayat (6)
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
Registrasi kendaraan bermotor
|
24
|
67 ayat (4)
|
Peraturan Presiden
|
persyaratan dan prosedur serta
pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
|
25
|
68 ayat (6)
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
|
26
|
69 ayat (3)
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
persyaratan dan tata cara pemberian
dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor
KendaraanBermotor
|
27
|
72 ayat (1)
|
Peraturan Panglima TentaraNasional
Indonesia
|
Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara
NasionalIndonesia
|
28
|
76 ayat (5), 92 ayat (3)
|
Peraturan Pemerintah
|
kriteria dan tata cara pengenaan
sanksi administratif
|
29
|
88
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
tata cara, persyaratan, pengujian, dan
penerbitan Surat Izin Mengemudi
|
30
|
89 ayat (3)
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
pemberian tanda atau data pelanggaran
|
31
|
91 ayat (2)
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
tata cara dan prosedurpengenaan sanksi
administratif bagi anggota kepolisian
|
32
|
95 ayat (1)
|
Peraturan Menteri, Peraturan Daerah,
Peraturan Desa
|
Penetapan kebijakan penggunaan
jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas
|
33
|
101
|
Peraturan Pemerintah
|
pelaksanaan analisis dampak Lalu
Lintas
|
34
|
102 ayat (3)
|
Peraturan Pemerintah
|
kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan
|
35
|
103 ayat (4)
|
Peraturan Menteri
|
Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan,
dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
|
36
|
130
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
penggunaan Jalan selain untuk kegiatan
Lalu Lintas
|
37
|
133 ayat (5)
|
Peraturan Pemerintah
|
Manajemen kebutuhan Lalu Lintas
|
38
|
137 ayat (5)
|
Peraturan Pemerintah
|
mobil barang yang digunakan untuk
angkutan orang
|
39
|
141ayat (3)
|
Peraturan Menteri
|
Standar pelayanan minimal angkutan
umum
|
40
|
164
|
Peraturan Menteri
|
angkutan barang dengan Kendaraan
Bermotor Umum
|
41
|
165 ayat (4)
|
Peraturan Pemerintah
|
angkutan multimoda, persyaratan, dan
tata cara memperoleh izin
|
42
|
172
|
Peraturan Pemerintah
|
pengawasan muatan angkutan barang
|
43
|
178
|
Peraturan Pemerintah
|
izin penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek
|
44
|
182 ayat (4)
|
Peraturan Menteri
|
tarif penumpang
|
45
|
185 ayat (2)
|
Peraturan Pemerintah
|
Subsidi angkutan Penumpang umum
|
46
|
192 ayat (5)
|
Peraturan Pemerintah
|
Ganti kerugian yang diderita penumpang
akibat penyelenggaraan angkutan umum
|
47
|
198 ayat (3)
|
Peraturan Pemerintah
|
standar pelayanan dan persaingan yang
sehat penyelenggaraan angkutan umum
|
48
|
202
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
penetapan program nasional Keamanan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
49
|
205
|
Peraturan Pemerintah
|
penetapan rencana umum nasional
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dankewajiban Perusahaan
Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen
keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas
|
50
|
207
|
Peraturan Pemerintah
|
pengawasan Keamanan dan Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
51
|
209 ayat (2)
|
Peraturan Pemerintah
|
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
52
|
210 ayat (2)
|
Peraturan Pemerintah
|
tata cara, persyaratan, dan prosedur
penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang
diakibatkan oleh KendaraanBermotor
|
53
|
218 ayat (2)
|
Peraturan Pemerintah
|
tata cara dan kriteria pengenaan
sanksi administratif
|
54
|
225
|
Peraturan Pemerintah
|
pengembangan industri dan teknologi
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
55
|
228
|
Peraturan KepalaKepolisian Negara
Republik Indonesia
|
tata cara penanganan Kecelakaan Lalu
Lintas
|
56
|
242 ayat (3
|
Peraturan Pemerintah
|
pemberian perlakuan khusus di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut,
anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit
|
57
|
252
|
Peraturan Pemerintah
|
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
|
58
|
255
|
Peraturan Pemerintah
|
pengembangan sumber daya manusia di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
|
|
Pasal
320 : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
|
Akan Tertatih-tatih pelaksanaannya
Norma-norma peraturan tanpa adanya
sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk
melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu,
budaya dalam melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus
dinilai, apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan. Hal ini
berkaitan dengan bagaimana nantinya UU Nomor 22 Tahun 2009 diimplementasikan.
Melihat hal ini makan kita dapat menggunakan pendekatan substansi, sutruktural,
dan kultural.
Secara substansi, UU Nomor 22 Tahun 2009
masih dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan
pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi
administrasi, perdata hingga pada pidana; pengaturan mengenai hak dan kewajiban
dari penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan
ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan,
kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut
memang lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang
hars dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu
peraturan ini akan efektik dan efisien jika dilaksanakan.
Secara struktur, UU Nomor 22 Tahun 2009
telah menjelaskan mengenai pihak yang terkait. Jika kita cermati maka kita
dapat melihatnya sebagai berikut :
1. Pembinaan menjadi tanggung jawab negara. Pembinaan mencakup perencanaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Urusan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di
bidang Jalan;
3. Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
4. Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri;
5. Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan
teknologi; dan
6. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
7. Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan
oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tidak hanya cukup siapa yang akan
menjalakan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus
dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum posistif
dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana
situasi dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat
melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung
oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk dilapangan. Terkait
dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak
rambu-rambu dan fasilita-fasiitas penunjang di jalan raya. Harus diingat,
pemberlakuan UU tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh
wilayah Indonesia, apa yang akan terjadi nantinya jika diterapkan di Kalimantan
atau bahkan Papua. Struktur itu harus mampu menunjang masyarakat agar dapat
melaksanakannya. Kita bisa lihat diagram di bawah ini, bagaimana kota Semarang
masih kekurangan rambu-rambu lalu lintas.
Dari contoh statistik diatas, maka dapat
dinilai apakah UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilaksanakan atau tidak. Sepanjang
alat-alat penunjang seperti rambu-rambu serta fasilitas-fasilitas umum di jalan
belum terpenuhi kebutuhannya maka pelaksanaan UU juga akan tidak efektif dan
efisien.
Sebelum membicarakan kultur, hendaknya
kita melihat sejenak hasil survey yang dilakukan oleh tabloit otomotif terkait
dengan alasan mengapa tidak yakin UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki
masalah:
Alasan
|
Jumlah
(%)
|
Kesadaran / disiplin masalah
|
30
|
Volume kendaraan terus bertambah /
sudah banyak
|
10
|
Mental aparat kurang baik
|
8
|
Pelaksanaan belum efektif
|
6
|
Infrastruktur kurang (jalan, rambu,
fasilitas)
|
6
|
Jadi lebih macet
|
6
|
Tergantung kesadaran masyarakat
|
5
|
Jumlah responden 10.045 orang
Dari tabel diatas,
hampir keseluruhan berkaitan dengan kultur. 30% misalnya merasa tidak yakin UU
Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki masalah karena alasan kesadaran. Diikuti
juga ketidakyakinan oleh 8% bahwa mental aparat kurang baik serta 5% tergantung
kesadaran masyarakat. Kultur-kultur dari masing-masing pihak ini akan
menentukan bagaimana suatu norma dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.
Akan menjadi tantangan bagi penyelenggara negara ketika kultur-kultur tersebut
tidak mendukung untuk melakukan social engineering. Sehingga didapat bagaimana masyarakat sadar untuk
melaksanakan peraturan karena ia tahu apa hak dan kewajibannya, atau bagaimana
aparat penegak hukum yang benar-benar menjunjung tinggi hukum.
Oleh : Edy Halomoan Gurning, SH.
Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta
[divider]
Lihat Penjelasan UU Nomor 22/2009 pada
bagian umum paragraf kedua
Lihat Pasal 3 UU Nomor 22/2009
Lihat Pasal 4 UU Nomor 22/2009
Lihat “PU Tolak Jika Dipidanakan”, www.kompas.com, 12-01-2010
Imam Nasiman, UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tidak
Efisien dan Tidak Efektif
Lihat Pasal 5 UU Nomor 10/2004
Lihat Pasal 5 UU Nomor 22/2009
Lihat Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 22/2009
Lihat
http://semarang.go.id/perhubungan/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=77
