Implementasi UU No 22 Tahun 2009

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari

upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1.       terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2.       terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3.       terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1.       kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;

2.       kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

3.       kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di UU Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutkan kita dapat melihat bagaimana UU ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakuakn penegakannya

Perbandingan Pengaturan

UU Nomor 14 Tahun 1992	UU Nomor 22 Tahun 2009
Bab I Ketentuan Umum	Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan	Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Pembinaan	Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
Bab IV Prasarana	Bab IV Pembinaan
Bab V Kendaraan	Bab V Penyelenggaraan
Bab VI Pengemudi	Bab VI Jaringan Lalu Lintas danAngkutan Jalan
Bab VII Lalu Lintas	Bab VII Kendaraan
Bab VIII Angkutan	Bab VIII Pengemudi
Bab IX Lalu Lintas dan Angkutan	Bab IX Lalu Lintas bagi Penderita Cacat
Bab X Dampak Lingkungan	Bab X Angkutan
Bab XI Penyerahan Urusan	Bab XI Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XII Penyidikan	Bab XII Dampak Lingkungan
Bab XIII Ketentuan Pidana	Bab XIII Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XIV Ketentuan Lain-Lain	Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas
Bab XV Ketentuan Peralihan	Bab XV Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit
Bab XVI Ketentuan Penutup	Bab XVI Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan
	Bab XVII Sumber Daya Manusia
	Bab XVIII Peran Serta Masyarakat
	Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Bab XX Ketentuan Pidana
	Bab XXI Ketentuan Peralihan
	Bab XXII Ketentuan Penutup

Dari sekian banyak ketentuan yang ada, beberapa pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat, beberapa pasal tersebut adalah :

Ketentuan	Isi	Catatan
107 ayat (2)	Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari	Jika alasannya adalah untuk keselamatan, maka harus diyakinkan hubungan langsung lampu dengan keselamatan pengendara. Selain itu dukungan data-data mengenai penyebab kecelakaan di jalan raya
112 ayat (3)	Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.	Seberapa banyan sarana yang teah disediakan
273 ayat (1)	Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Kementerian PU mempermasalahkan pasalpemidanaan penyelenggara jalan yang memang secara hukum tidak berdasarkan konsep yang kuat. Fungsi pemerintahan, termasuk penyelenggaraan jalan, pada prinsipnya adalah pelaksanaan undangundang.Wajarkah aturan perundangan yang memidanakan pelaksana undang-undang?
Bab XIII	pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Hal ini cukup menarik untuk digarisbawahi, karena tidak cukup jelas mengapa harus adapengaturan tersendiri dalam UU Lalu Lintas dan Jalan Raya menyangkut sektor industri dan pengembangan teknologi.
302	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).	Seberapa banyak sarana halte yang disediakan pada satu trayek angkutan umum. Kita bisa bercermin pada wilayah-wilayah di daerah khususnya di luar Pulau Jawa
310	Terkait dengan kelalaian pengemudi hingga mengakibatkan korban jiwa	Sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP

Banyak Pekerjaan Rumah

Untuk melihat UU ini bisa dilaksanakan atau tidak, kita bisa menggunakan satu indikator yakni mengenai sejelas apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur, hal ini bisa dilihat seberapa banyak pasal yang harus diterjemahkan lagi dalam peraturan pelaksana dan teknis. Jika diinventaris, maka dapat ditemukan ada 58 peraturan pelaksana dan teknis yang dapat menunjang berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 ini. Peraturan tersebut beraneka macam, mulai dari Peraturan Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Presiden hingga pada Peraturan Pemerintah. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada tabel dibawah

No.	Pasal	Bentuk	Tentang
1	13 ayat (5)	Peraturan Pemerintah	forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	18	Peraturan Pemerintah	penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan.
3	19 ayat (5)	Peraturan Pemerintah	mengenai jalan kelas khusus
4	20 ayat (3)	Peraturan Pemerintah	pengelompokan kelas jalan dan tata cara penetapan kelas jalan
5	21 ayat (5)	Peraturan Pemerintah	batas kecepatan
6	25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah	perlengkapan Jalan
7	27 ayat (2)	Peraturan Daerah	pemasangan perlengkapan Jalanpada jalan lingkungan tertentu diatur
8	32	Peraturan Presiden	organisasi dan tata kerja unit pengelolaDana Preservasi Jalan
9	39 ayat (3)	Peraturan Daerah	Lingkungan kerja Terminal
10	42	Peraturan Pemerintah	fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal
11	43 ayat (4)	Peraturan Pemerintah	Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum
12	46 ayat (2)	Peraturan Pemerintah	pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13	48 ayat (4)	Peraturan Pemerintah	persyaratan teknis dan laik jalan
14	50 ayat (4)	Peraturan Pemerintah	Uji tipe kendaraan bermotor
15	51 ayat (6)	Peraturan Pemerintah	modifikasi dan uji tipe kendaraan bermotor
16	56	Peraturan Pemerintah	uji berkala
17	57 ayat (4)	Peraturan Pemerintah	Perlengkapan Kendaraan Bermotor
18	59 ayat (6)	Peraturan Pemerintah	persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene
19	59 ayat (7)	peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene
20	60 ayat (6)	Peraturan Pemerintah	persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum
21	61 ayat (4)	Peraturan Pemerintah	Persyaratan keselamatan
22	63 ayat (2) dan (3)	Peraturan Daerah	jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor
23	64 ayat (6)	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	Registrasi kendaraan bermotor
24	67 ayat (4)	Peraturan Presiden	persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
25	68 ayat (6)	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
26	69 ayat (3)	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor KendaraanBermotor
27	72 ayat (1)	Peraturan Panglima TentaraNasional Indonesia	Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara NasionalIndonesia
28	76 ayat (5), 92 ayat (3)	Peraturan Pemerintah	kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif
29	88	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi
30	89 ayat (3)	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	pemberian tanda atau data pelanggaran
31	91 ayat (2)	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	tata cara dan prosedurpengenaan sanksi administratif bagi anggota kepolisian
32	95 ayat (1)	Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa	Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas
33	101	Peraturan Pemerintah	pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas
34	102 ayat (3)	Peraturan Pemerintah	kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan
35	103 ayat (4)	Peraturan Menteri	Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
36	130	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas
37	133 ayat (5)	Peraturan Pemerintah	Manajemen kebutuhan Lalu Lintas
38	137 ayat (5)	Peraturan Pemerintah	mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang
39	141ayat (3)	Peraturan Menteri	Standar pelayanan minimal angkutan umum
40	164	Peraturan Menteri	angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
41	165 ayat (4)	Peraturan Pemerintah	angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin
42	172	Peraturan Pemerintah	pengawasan muatan angkutan barang
43	178	Peraturan Pemerintah	izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
44	182 ayat (4)	Peraturan Menteri	tarif penumpang
45	185 ayat (2)	Peraturan Pemerintah	Subsidi angkutan Penumpang umum
46	192 ayat (5)	Peraturan Pemerintah	Ganti kerugian yang diderita penumpang akibat penyelenggaraan angkutan umum
47	198 ayat (3)	Peraturan Pemerintah	standar pelayanan dan persaingan yang sehat penyelenggaraan angkutan umum
48	202	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	penetapan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
49	205	Peraturan Pemerintah	penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dankewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas
50	207	Peraturan Pemerintah	pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
51	209 ayat (2)	Peraturan Pemerintah	pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
52	210 ayat (2)	Peraturan Pemerintah	tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh KendaraanBermotor
53	218 ayat (2)	Peraturan Pemerintah	tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif
54	225	Peraturan Pemerintah	pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
55	228	Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia	tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
56	242 ayat (3	Peraturan Pemerintah	pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit
57	252	Peraturan Pemerintah	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
58	255	Peraturan Pemerintah	pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Pasal 320 : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Akan Tertatih-tatih pelaksanaannya

Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, budaya dalam melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus dinilai, apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana nantinya UU Nomor 22 Tahun 2009 diimplementasikan. Melihat hal ini makan kita dapat menggunakan pendekatan substansi, sutruktural, dan kultural.

Secara substansi, UU Nomor 22 Tahun 2009 masih dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata hingga pada pidana; pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang hars dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektik dan efisien jika dilaksanakan.

Secara struktur, UU Nomor 22 Tahun 2009 telah menjelaskan mengenai pihak yang terkait. Jika kita cermati maka kita dapat melihatnya sebagai berikut :

1.       Pembinaan menjadi tanggung jawab negara. Pembinaan mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

2.       Urusan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;

3.       Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4.       Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri;

5.       Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan

6.       Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7.       Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tidak hanya cukup siapa yang akan menjalakan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum posistif dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk dilapangan. Terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilita-fasiitas penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan UU tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, apa yang akan terjadi nantinya jika diterapkan di Kalimantan atau bahkan Papua. Struktur itu harus mampu menunjang masyarakat agar dapat melaksanakannya. Kita bisa lihat diagram di bawah ini, bagaimana kota Semarang masih kekurangan rambu-rambu lalu lintas.

Dari contoh statistik diatas, maka dapat dinilai apakah UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilaksanakan atau tidak. Sepanjang alat-alat penunjang seperti rambu-rambu serta fasilitas-fasilitas umum di jalan belum terpenuhi kebutuhannya maka pelaksanaan UU juga akan tidak efektif dan efisien.

Sebelum membicarakan kultur, hendaknya kita melihat sejenak hasil survey yang dilakukan oleh tabloit otomotif terkait dengan alasan mengapa tidak yakin UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki masalah:

Alasan	Jumlah (%)
Kesadaran / disiplin masalah	30
Volume kendaraan terus bertambah / sudah banyak	10
Mental aparat kurang baik	8
Pelaksanaan belum efektif	6
Infrastruktur kurang (jalan, rambu, fasilitas)	6
Jadi lebih macet	6
Tergantung kesadaran masyarakat	5

Jumlah responden 10.045 orang

Dari tabel diatas, hampir keseluruhan berkaitan dengan kultur. 30% misalnya merasa tidak yakin UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki masalah karena alasan kesadaran. Diikuti juga ketidakyakinan oleh 8% bahwa mental aparat kurang baik serta 5% tergantung kesadaran masyarakat. Kultur-kultur dari masing-masing pihak ini akan menentukan bagaimana suatu norma dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Akan menjadi tantangan bagi penyelenggara negara ketika kultur-kultur tersebut tidak mendukung untuk melakukan social engineering. Sehingga didapat bagaimana masyarakat sadar untuk melaksanakan peraturan karena ia tahu apa hak dan kewajibannya, atau bagaimana aparat penegak hukum yang benar-benar menjunjung tinggi hukum.

Oleh : Edy Halomoan Gurning, SH.
Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

[divider]

Lihat Penjelasan UU Nomor 22/2009 pada bagian umum paragraf kedua

Lihat Pasal 3 UU Nomor 22/2009
Lihat Pasal 4 UU Nomor 22/2009
Lihat “PU Tolak Jika Dipidanakan”, www.kompas.com, 12-01-2010
Imam Nasiman, UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tidak Efisien dan Tidak Efektif
Lihat Pasal 5 UU Nomor 10/2004
Lihat Pasal 5 UU Nomor 22/2009
Lihat Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 22/2009
Lihat http://semarang.go.id/perhubungan/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=77

Lionel Messi

Pemain MU

Artikel Kesehatan

Macam-macam Penyakit Kulit

1. Panu
   Penyakit umum yang sangat dikenal dan banyak ditemukan ditemukan di masyarat ini, mempunyai dampak pada kulit yang lumyan gatal. Jamur adalah penyebab utama dari panu. Dan tentunya jamur tersebut munculnya dari kurangnya perhatian kesehatan terhadap tubuh, sehingga saat makan, makanan yang mengandung protein tinggi sering memunculkan dan bertambah banyaknya panu di badan. Panu, pada kulit pertama akan muncul bercak putih-putih dan berkelanjutan akan menyebar berbentuk pulau-pulau pada badan.
   
   Hal ini sunggu memalukan jika dilihat oleh teman, pacar, atau orang yang sepesial bagi anda. Tapi, mau diakata apalagi, inilah penyakit yang ada saat ini di badan anda.
   
   Jika keringat becucuran, maka saat itulah muncul gatal-gatal pada kulit terkena panu.
   
   Panu, bisa dihilangkan dengan obat-obat kimia atau jika anda lebih suka alami, banyak juga bahan-bahan dijadikan obat untuk menghilangka panu.
   
   Solusi untuk menghilangkan panu dengan obat alami adalah sebagai berikut:
   Ambil lenguas muda lalu tumbuk dan haluskan, kemudian diusapkan pada tubuh yang terkena panu. Dan bisa juga digosok-gosokkan langsung menggosok-gosokkan lengkuas muda pada permukaan daerah yang terkena panu.
    
2. Kudis
   Tungau yang belapak kaki adalah menyebabkan kudis ini muncul. Gerakan dari tunggau yang dikenal Sarcoptes scabiei ini menyebabkan gatal yang luar biasa pada kulit yang terkena kudis. Anak kecil sangat mudah sekali terkena kudis, ini dikarenakan sistem imun pada anak belum terlalu kuat.
   
   Kudis sendiri biasanya ditemukan pada selah-selah jari tangan, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana.
   
   Rasa gatal pada kulit, sering muncul dan gatal pada saat malam hari. Dan penuluran kudis biasanya dari kontak langsung dan tidak lansung, misalnya dari pakaian, handuk, atau benda yang bersifat kontak langsung.
   
   Kudis dapat diobati dari dengan salep atau obat herlbal.
   
   Jika anda sudah sembuh dari kudis, maka sebaiknya untuk mewaspadai dan mencegah infeksi tersebut datang lagi. Kesehatan dan kebersihan lingkungan anda haurslah dijaga sebaik mungkin.
    
3. Eksim
   Badan yang meradang dan iritasi adalah bentuk dari ciri-ciri eksim. Eksim sama seperti penyait lainnya yaitu gatal-gatal. Eksim bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya setelah memegang sabun ternyata tangan terasa gatal. Gejala yang timbul pada kulit bervariasi, ada yang terasa gatal ringan dan ada juga yang merasaan panas. Jika penderita terasa kulitnya semakin gatal dan tingkat kestersan terhadap gatal tersebut akan menghasilkan penyakit eksim semakin buruk.
   
   Ada beberapa cara bisa dilakukan sebagai bahan pengobatan. Misalnya salap dan krim yang mengandung kortikosteroid seperti hydrokortison bisa mengurangi proses inflamasi atau keradangan.
    
4. Jerawat
   Pada umumnya jerawat pernah muncul disetiap individu, karena jerawat sangat mudah sekali muncul pada permukaan kotor dan berminyak. Tapi, bagi remaja saat masa pubernya. Jangan terlalu heran dan kuwatir, karena jerawat yang muncul pada wajah kalian ada dampak dari stresnya sistem pertumbuhan anda sehingga muncul jerawat.
   
   Jerawat sangat suka pada wajah memiliki kulit yang berminyak banyak. Apalagi wajah tersebut berminyak dan kotor, pasti para jamur sangat sedang dan berkembang biak di wajah anda.
   
   Jerawat akan berhenti muncul pada usia sudah lebih dari 25 tahun. Jika masih ada muncul, maka jerawat tersebut tidak sebanyak waktu usia sebelum 25 tahun.
   
   Jerwat terbagi dari 3 macam, yaitu:
   
   • Jerwat Biasa
     Jerwat biasa sangat mudah untuk ditemukan, karena disetiap wajah dan tempat-tempat yang berminyak sering muncul jerwat biasa. Jerawat biasa berbentuk kemerah-merahan kecil dan pemicu utamanya adalah kelebihan minyak pada kulit. Dan jerawat inipun sering dipengaruhi oleh sifat dari penderita, misalnya stres menghadapi suatu masalah, faktor hormonal dan udara dan membuat minyak yang mestinya keluar dari pori-pori sehingga sumbat menjadi jerawat biasa.
   • Jerawat Batu
     Jerawat batu sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Karena dari bentuk berukuran besar maka inilah membuat faktor dari malunya seseorang. Beberapa faktor yang membuat jerawat batu muncul adalah kelenjar minyak yang terlalu aktif dan cendrung membanjiri pori-pori kulit, pertumbuhan sel-sel kulit yang terlalu lambat dari bawah normal. Sehingga akan mengakibatkan sel kulit tidak bergenerasi secepat orang yang mempunyai kulit normal, dan trakhir kulit terlalu sensitif, sehingga jika ada sesuatu yang terlalu tidak baik pada kulit akan memunculkan jerwat.
   • Komedo
     Jerawat ini banyak sekali ditemukan di hidung. Komedo disebabkan oleh banyaknya kelenjar minyak pada kulit yang berlebihan, sehingga menumpuk dan mengeluarkan putih-putih dari kumpulan minyak yang mati.

Beberapa Macam Penyakit Kulit di atas, memang rentan dan mudah sekali kita temukan di kalangan masyarakat. Dan dari hal di atas, penyakit kulit umumnya terjadi disebabkan oleh kurangnya perilaku kesehatan yang baik dan tidak memperhatikan lingkungan. Untuk itu dari sekarang cobalah lebih memperhatikan gaya hidup yang sehat.

Sumber: http://kesehatan96.blogspot.com/2013/04/macam-macam-penyakit-kulit.html#ixzz3PhI209by